Dugaan Mafia Hukum di Kepri, Nasib Siahaan Kirim Surat ke Presiden

0
134
Ilustrasi

BERITA JAKARTA – Hari ini, Nasib Siahaan selakuk kuasa hukum Usman alias Abi dan Umar mengirim surat terbuka kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan Jaksa Agung (Kejagung) RI, ST. Burhanuddin melalui media massa terkait dugaan ‘bermain” perkara.

Sebelumnya, Kajati Kepri, Hari Setiyono membantah penetapan P-21 atas berkas perkara atas nama Usman alias Abi dan Umar produk praktek mafia hukum.

Hari menyatakan, sangat menghormati setiap orang pencari keadilan untuk memperjuangkan nasibnya dengan cara yang prosedural menurut hukum, sehingga dapat dijadikan pembelajaran positif bagi masyarakat.

“Terkait penanganan perkara tindak pidana penadahan dalam berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar dan tersangka Sunardi alias Nardi, sudah melalui mekanisme penanganan perkara sesuai dengan Standar Operasional Prosedur atau SOP,” kata Hari, Senin (7/6/2021).

Dijelaskan Hari, penanganan perkara tindak pidana umum yakni penelitian berkas perkara, memberi petunjuk kepada penyidik, ekspose bersama penanganan perkara yang menyimpulkan berkas perkara telah memenuhi syarat formil dan materil hingga diterbikan P-21 atau berkas perkara dinyatakan lengkap pada tanggal 5 Mei 2021.

Tanggapan Kuasa Hukum Nasib Siahaan, SH

Nasib Siahaan, menolak keras bila penetapan P-21 atas berkas perkara kliennya, Usman alias Abi dan Umar, telah sesuai prosedur. Justru seluruh prosedur dilanggar.

Pada 23 Oktober 2020, dilakukan ekspose diruang Vicon Kejati Kepri, hasil sidik, antara 5 penyidik Polda Kepri dan 5 orang Jaksa Kejati Kepri, memaparkan hasil penyidikan atas dasar P-19 bulan Juni 2019, dengan petunjuk agar penyidik mendalami legal standing kepemilikan, memeriksa ahli transaksi harga dan memeriksa saksi ahli pidana dan perdata.

Dalam berita acara hasil ekspose menyatakan, unsur tindak pidana berdasarkan rumusan Pasal 480 KUHP yang disangkakan kepada Usman alias Abi dan Umar tidak terpenuhi.

Sehingga, pada 25 Februari 2021, Aspidum Kejati Kepri, Edi Utama mengembalikan kepada penyidik SPDP No:SPDP/22a/XII/2020/Dirreskrimum tanggal 21 Desember 2020 atas nama Usman als ABI dan Umar.

Pada tanggal 28 April 2021 berkas perkara Usman alias Abi dan Umar belum memiliki syarat formil dan materil, dinyatakan Hasil Penyidikan Belum Lengkap (P-18).

Ahli hukum perdata, Dr. Yudhi Priyo Amboro, SH dari Universitas Internasional Batam kepada penyidik dalam perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar, berpendapat legal standing kepemilikan bukan pada pelapor (Ahok).

Pasalnya, barang scrap yang dijual Dedy Supriadi kepada Sunardi kemudian dijual lagi kepada Usman alias Abi dan Umar belum dilakukan serah terima dari Jasib Shipyard kepada PT. Karya Sumber Daya (KSD) perusahaan milik, Ahok.

Berdasarkan keterangan ahli perdata tersebut, ahli hukum pidana Prof. Maidin Gultom, SH, menyatakan, unsur pidana sebagaimana rumusan Pasal 480 KUHP dalam perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar tidak terpenuhi.

Akan tetapi ajaibnya, BAP ahli hukum perdata dan hukum pidana lenyap dalam berkas perkara atas nama Usman alias Abi dan Umar pada saat pengiriman berkas terakhir ke Kejati Kepri akhir April 2021.

Menurut Nasib Siahaan, pada 5 Mei 2021, tanpa pernah ada pengembalian perkas perkara (P-19), tiba-tiba berkas perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar dinyatakan lengkap (P-21), berdasarkan pemberitahuan Wakil Kejati Kepri, Dr. Patris Yusrian Jaya kepada Kapolda Kepri, Nomor: B-435/L.10.1/Eoh.1/5/2021.

Dugaan manipulasi tanggal pembuatan Rendak dan Chek List oleh Jaksa Raymund Hasdianto Sihotang, SH tanggal pembuatan Rendak dan Chek List oleh Jaksa P-16 sebenarnya adalah tanggal 17 Mei 2021.

Namun oleh Jaksa Raymund Hasdianto, Sihotang tanggal 17 Mei 2021 tersebut dicoret dan diganti menjadi tanggal 5 Mei 2021.

Setelah maladministrasi dalam penetapan P-21 dalam berkas perkara atas nama Usman alias Abi dan Umar riuh dipersoalkan, lalu lahir kebohongan baru, dengan menyatakan Jaksa telah melakukan koordinasi melalui vicon dengan penyidik, setelah P-21.

Dalam konteks perkara atas nama tersangka Usman alias Abi dan Umar ini pihak Jaksa telah merangkai kebohongan yang dilakukan yang antara berbagai kebohongan itu, terdapat hubungan sedemikian rupa, dan kebohongan yang satu, melengkapi kebohongan yang lain, sehingga secara timbal balik, menimbulkan sutau gambaran palsu, seolah-olah merupakan suatu kebenaran.

Masalah hukum Usman alias Abi dan Umar yang bukan pihak yang menjadi subjek dalam Laporan Polisi Nomor:LP-B/34/V/2019/SPKT-Kepri tanggal 2 Mei 2019, namun ditetapkan sebagai tersangka dengan dikenakan dugaan tindak pidana sebagaimana yang dimaksud Pasal 480 KUHP atas petunjuk P-19 Jaksa, Nomor: B-74/K.10.4/Eoh.1/01/2020 tanggal 20 Januari 2020.

Kaitan itu, karena semata-mata berlandaskan adanya Putusan Nomor: 170/Pid.B/2020/PN.Btm tertanggal 18 Mei 2020 jo Putusan Pengadilan Tinggi Pekan Baru Nomor:334/PID.B/2020/PT. PBR tertanggal 14 Juli 2020, yang telah berkekuatan hukum tetap atas nama terdakwa, Dedy Supriadi, Dwi Buddy Sentosa dan Saw Tun alias Alamsyah.

“Tidak semua orang yang membeli barang hasil “kejahatan” dapat dikatakan penadah. Haruslah dibuktikan terlebih dahulu apakah orang tersebut memenuhi unsur-unsur dasar untuk dapat dikatakan sebagai seorang penadah. Sesungguhnya sifat “asal dari kejahatan” yang melekat pada suatu barang dapat hilang apabila barang tersebut telah diterima pembeli yang beritikad baik,” ujar ahli pidana, Prof. Maidin Gultom, SH.

Menurutnya, Usman alias Abi dan Umar tidak dapat dikualifikasikan telah membeli barang besi tua dari hasil suatu kejahatan atau barang gelap. Selain tidak memiliki mensrea dan tidak mengetahui barang yang dibeli besi scrap crane noel seberat 58.490 kilogram berasal dari kejahatan. (Sofyan)