Kasus PT. Kahayan, LQ Indonesia Law Firm Minta Mabes Polri Professional

0
318
Advokat Alvin Lim, SH, MSc, CFP, CLA

BERITA JAKARTA – Dalam kasus laporan Christeven Mergonoto, LQ Indonesia Law Firm memberikan pendampingan terhadap Christian Halim dalam perselisihan tambang di Morowali senilai Rp20,5 Milliar yang saat ini dalam proses banding.

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa Hukum, Alvin Lim mengatakan, LQ Indonesia Law Firm kembali mendapatkan kepercayaan dari Leo Handoko selaku Direktur Utama PT. Kahayan Karyacon (KK) menjadi kuasa hukum dalam pendampingan di Direktorat Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus (Dittipideksus) Mabes Polri dalam kasus dugaan penggelapan.

Menurut Alvin, dalam perseteruan antara Direksi dan Komisaris PT. Kahayan, adalah konflik yang biasa terjadi, namun karena keangkuhan Komisaris PT. Kahayan, yaitu Mimihetty Layani dan Christeven Mergonot yang juga adalah istri dari pemilik dan Direktur ‘Kapal Api Group’ yang selalu memilih mengunakan kekuasaan dan kekuatan keuangannya.

“Layaknya jalur pidana adalah “ultimum remedium” atau jalan terakhir setelah mediasi dan jalur musyawarah lainnya ditempuh. Namun, Grup Kapal Api ini, lebih memilih mengunakan jalur pidana dan menggerakkan oknum aparat penegak hukum, seperti mengerakkan Brimob untuk mengeksekusi pabrik,” kata Alvin Lim selaku Founder dan Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm, Jumat (11/6/2021).

Dalam kasus ini, sambung Alvin, LQ Indonesia Law Firm, akan memberikan pendampingan hukum secara maksimal terkait kasus yang menimpa terlapor Christian Halim dalam perselisihan tambang di Morowali senilai Rp20,5 Milliar yang saat ini dalam proses banding.

“Jangan sampai, aparat hukum Mabes Polri dijadikan oknum oleh Pemilik Grup Kapal Api untuk mencelakai orang. Sebagai Aparat Penegak Hukum, jangan jadikan hukum pidana sebagai alat pelampiasan emosi,” jelas Alvin.

Justru, lanjut Alvin, dalam kasus dugaan penipuan dan penggelapan yang dituduhkan ke Leo Handoko, polisi wajib mempertanyakan bagaimana pabrik yang sudah berjalan bertahun-tahun, Komisarisnya, tidak pernah melakukan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dan tidak melakukan pengawasan sama sekali.

“Lucunya, ketika keadaan keuangan perusahaan mulai turun karena kondisi ekonomi tengah krisis dampak dari Pandemi atau Covid-19 dan merugi, baru Komisaris Mimihetty teriak-teriak ada penggelapan. Saat, ini banyak perusahaan yang mengalami hal yang sama, bukan hanya PT. Kayahan aja” tandas Alvin.

Sementara, Kepala Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi menambahkan, bahwa, kasus-kasus yang dilaporkan Christeven sangat janggal dan sarat kriminalisasi terhadap lawan yang dilaporkannya, seolah ingin unjuk gigi, dirinya selaku pengusaha dan penguasa negeri ini yang dapat mengunakan hukum sebagai alat untuk mengkriminalisasi lawannya.

Sugi pun berharap, dalam LP Mabes Polri yang ditangani Dittipideksus agar Brigjen Helmi Santika bisa profesional dan menunjukkan bahwa hukum tidak tajam kebawah dan tumpul keatas. Dia mencontohkan, dalam kasus KSP Indosurya setelah setahun lebih menjadi tersangka, Henry Surya hingga saat ini tidak ditahan. Begitu juga dengan proses penyidikan yang lambat dan terkesan mandek.

Fakta ini, kata Sugi, berbanding terbalik dengan penanganan PT. Kahayan, Mabes Polri sangat cepat dan nafsu sekali menaikkan LP dari lidik ke sidik, 4 terlapor semua langsung dipanggil dalam 1 hari yang sama. Padahal, Leo Handoko masih menjalani sidang di Pengadilan Negeri Serang atas pelapor yang sama.

“LQ Indonesia Law Firm juga menghimbau kepada masyarakat yang menjadi korban kejahatan dan terjerat masalah hukum agar dapat menghubungi LQ Indonesia Law Firm di Hitline 0817-489-0999 untuk mendapatkan konsultasi secara gratis,” pungkas Sugi. (Indra)