Kejati Tahan Empat Direktur Swasta Dugaan Korupsi Bank Kalbar

0
227
Konferensi Pers Kejati Kalimantan Barat

BERITA KALBAR – Lima terduga pelaku korupsi Bank Kalimantan Barat (Bank Kalbar) Cabang Bengkayang senilai Rp8,2 miliar akhirnya ditahan pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kalbar untuk menjalani proses hukumnya.

“Mulai malam ini, kelima para tersangka dugaan korupsi itu ditahan untuk proses selanjutnya yakni AM, kemudian AS, AR, SS dan TW,” kata Kepala Kejati Kalbar, Masyhudi di Pontianak, Kamis (17/6/2021) malam.

Kajati Kalbar menuturkan, AM adalah Direktur CV. Parokang Pasuni (PP) yang menerima dana Kredit Pengadaan Barang atau Jasa (KPBJ) sebesar Rp226 juta untuk dua paket pekerjaan, AS selaku Direktur CV. Tuah Page (TP), menerima dana KPBJ sebesar Rp113 juta untuk satu paket pekerjaan.

Berikutnya, AR selaku pelaksana CV. Muara Usaha (MU), menerima dana KPBJ sebesar Rp339 juta untuk tiga paket pekerjaan, DD selaku Direktur CV. Sbintir menerima dana KPBJ sebesar Rp226 juta untuk dua paket pekerjaan dan TW selaku Direktur CV. Pelangi Kasih (PK), menerima dana KPBJ sebesar Rp227 juta untuk dua paket pekerjaan.

“Modusnya yakni, masing-masing tersangka menandatangani SPK yang isinya direkayasa atau fiktif, dimana di dalam setiap SPK seolah-olah terjadi proses pengadaan barang atau jasa penunjukan langsung atau PL. Padahal, proses tersebut tidak pernah dilaksanakan,” ujarnya.

Namun, lanjut Masyhudi, pembayaran atau pengembalian uang kredit tidak bisa dilaksanakan, karena proyek tersebut (SPK dan DIPA) fiktif, sehingga akibat perbuatan para tersangka mengakibatkan kerugian keuangan negara dan daerah atau Bank Kalbar sebesar Rp8,2 miliar.

Dalam kasus tersebut, kata Masyhudi, telah dilakukan pemulihan kerugian keuangan negara sebesar Rp3,3 miliar yang telah dititipkan di rekening titipan pada Bank Mandiri. Pemulihan keuangan negara itu, berasal dari 30 SPK atau dari 18 perusahaan.

“Hingga saat ini, dari para tersangka sama sekali belum ada uang yang disita sebagai barang bukti yang nantinya sebagai pengembalian kerugian negara,” jelasnya.

Kasus tersebut, berawal dari terdapat 31 perusahaan atau 74 paket pekerjaan memperoleh Kredit Pengadaan Barang Atau Jasa (KPBJ) dari salah satu Bank di Bengkayang dengan jaminan atau agunan berupa Surat Perintah Kerja (SPK).

SPK itu, ditandatangani HM seolah-olah selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) yang kini sudah diputus di Pengadilan Negeri (PN). Tersangka SUP (1 SPK) dan GUN (73 SPK) selaku Pengguna Anggaran Kemendes PDTT dan pihak perusahaan yang bersangkutan.

Kemudian, dalam SPK itu dicantumkan tentang sumber anggaran proyek, yaitu Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Kementerian Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (KPDTT) tahun anggaran 2018.

“Kemudian para tersangka selaku Direktur perusahaan pemohon dan penerima KPBJ disalah satu Bank di Bengkayang bersama-sama dengan tersangka MY dan tersangka SR mempersiapkan dokumen-dokumen permohonan kredit dengan jaminan SPK yang tidak sesuai fakta,” ungkapnya.

Adapun perkara yang telah diputus dalam kasus tersebut yakni, Herry Murdiyanto yang seolah-olah selaku PPK, Muhammad Rajali selaku Pimpinan Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan Selastio Ageng selaku Kasi Kredit pada Bank Kalbar Cabang Bengkayang dan tujuh terdakwa lainnya dalam tahap penuntutan yakni, MY, SR, PP, SU, JDP, KU dan DWK. (Sofyan)