Kapolri Harus Usut Oknum Unit 5 Resmob PMJ Kriminalisasi Edward Vinchent

0
582
Kapolri Jenderal Pol Listyo Sigit Prabowo

BERITA JAKARTA – Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Utara membebaskan Edward Vinchent karena tidak terbukti bersalah melakukan perbuatan pidana seperti yang dituduhkan dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum (JPU) dipersidangan.

Kepada Beritaekspres.com, Kuasa Hukum Edward Vinchent, H. Onggowijaya mengungkapkan sekarang kliennya, Edward, sudah dikeluarkan dari sel tahanan pada tanggal 22 Juli 2021 kemarin, setelah sempat menjalani tahanan selama 6 bulan penjara.

“Klien saya Edward juga pernah mendekam di sel isolasi Polda Metro Jaya selama 60 hari dan dilarang dikunjungi siapapun, termasuk oleh kuasa hukumnya sendiri,” kata Onggowijaya, Sabtu (24/7/2021).

Namun akhirnya, sambung Onggowijaya, Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, membebaskan Edward yang sempat menderita karena harus mendekam di sel tahanan atas tuduhan yang tidak pernah dia lakukan.

Dikatakan Onggowijaya, nuansa rekayasa dalam kasus Edward sangat kental pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM), kejanggalan dan diduga ada keterlibatan oknum-oknum tertentu yang bekerjasama dengan bandar judi online.

Dia pun meminta Presiden dan Kapolri mengusut tuntas oknum-oknum penyidik termasuk atasan yang memberikan perintah agar dipecat, karena melawan perintah Kapolri sesuai Perkap 8 Tahun 2009 yang merusak nama baik Polri.

“Bagaimana mungkin aparat penegak hukum malah melanggar hukum. Ini pelangagran HAM serius dan baru satu Edward, kita tidak tahu apakah ada Edward – Edward lainnya yang mengalami hal yang sama tetapi tidak seberuntung Edward,” imbuhnya.

Kami, tambah Onggowijaya, sungguh berharap bapak Kapolri dan KaDiv Propam segera bertindak dan memeriksa seluruh oknum-oknum yang terlibat. Selain itu, kami juga mempertimbangkan membuat laporan ke Komnas HAM dan Ombudsman terkait kasus ini.

“Agar tidak terulang lagi kriminalisasi terhadap orang yang tidak bersalah, dan kami percaya bahwa Bapak Kapolri mendengar kasus kriminalisasi ini dan dapat bertindak tegas tanpa pandang bulu,” tandasnya Onggowijaya pimpinan Firma Hukum Onggo & Partners.

Kasus ini bermula saat Edward bersama temannya berinisial H, S, O mengurangi bonus pemain judi online dari yang seharusnya 1 persen menjadi 0,7 persen.  Karena hal itu, Edward pada tanggal 13 Januari 2021 dibawa orang tidak dikenal dari Apartemen Mediterania Tower Heliconia Lantai 9 dimana judi online dioperasikan.

Edward dibawa ke sebuah ruang tempat karaoke yang berada diwilayah PIK serta dipaksa menandatangani surat pengakuan telah menerima titipan uang sebesar Rp200 juta yang di backdated tertanggal 12 November 2020 untuk pembelian mobil Toyota Rush.

Karena Edward diancam akan dibuang dilaut serta mengalami kekerasan oleh beberapa orang berbadan besar, maka Edward terpaksa menandatangani surat tersebut dan diantar pulang ke rumahnya oleh orang yang berbadan besar tersebut.

Selanjutnya, pada tanggal 18 Januari 2021 seseorang bernama Bambang Chandra yang sama sekali tidak dikenal Edward melaporkan Edward atas dugaan tindak pidana penipuan dan penggelapan dengan dasar surat pengakuan backdated titipan uang yang ditandatangani Edward dibawah ancaman kekerasan pada tanggal 13 Januari 2021.

Anehnya, Unit 5 Resmob Polda Metro Jaya bergerak cepat mendatangi kediaman Edward pada tanggal 20 Januari 2021 untuk melakukan penangkapan padahal saat itu Edward sama sekali belum pernah diperiksa sebagai saksi. Padahal surat panggilan terhadap Edward sebagai saksi baru diterima pada tanggal 21 Januari.

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum Pidana, Alvin Lim sekaligus Ketua Pengurus LQ Indonesia Law Firm menambahkan, bahwa Kapolri dan Kapolda wajib mengawasi dan mengatensi kasus oknum penyidik dan atasan penyidik Polda Metro Jaya (PMJ) yang sering bermain kasus dalam penanganan laporan polisi.

Sebelumnya kami, kata Alvin, selaku kuasa hukum kasus Judi Online juga menemukan adanya pemalsuan BAP oleh oknum Resmob dan sekarang ada dugaan penyelewengan oleh oknum Kamneg terhadap kasus mafia hukum, Natalia Rusli yang ditangani Unit 1 Kamneg.

“Apabila tidak dibenahi, Polda Metro Jaya bisa jadi Sarang Oknum Mafia Kasus dan akan menghancurkan reputasi institusi Kepolisian selaku aparat penegak hukum,” pungkas Alvin.

Kriminalisasi Edward Vinchent

  1. Penyidik melanggar Pasal 72 KUHAP dengan cara tidak memberikan turunan BAP pertama dan kedua kepada penasihat hukum Edward meskipun telah membat surat permintaan yang ditujukan ke Direktur Ditreskrimum Polda Metro Jaya sebanyak 3 kali.
  2. Menempatkan Edward dalam sel isolasi selama 60 hari tanpa membolehkan berkomunikasi dengan keluarga dan penasihat hukumnya, hal mana tindakan ini melanggar Pasal 23 huruf h dan j Perkap No. 8 Tahun 2009, Tentang Implementasi Prinsip dan Standar HAM dalam penyelenggaraan tugas Kepolisian Negara Republik Indonesia.
  3. Melakukan pemeriksaan Edward Vinchent pada malam hari tanpa didampingi penasihat hukum tanggal 21 Januari 2021 pukul 03.00 WIB hal mana tindakan ini bertentangan dengan Pasal 27 Ayat 2 huruf K Perkap No. 8 Tahun 2009.
  4. Menghilangkan BAP Edward ke-2 tertanggal 28 Januari 2021 dimana saat itu Edward didampingi Penasihat hukumnya saat diperiksa dan pemeriksaan tersebut diketahui AKP Rullian Syauri, AKP Steven Chang dan penyidik pembantu Bripda Rido Kurniawan, sehingga patut diduga ada oknum yang menghilangkan alat bukti dan tindakan tersebut dapat diancam pidana 4 tahun berdasarkan Pasal 233 KUHP.
  5. Melakukan penangkapan pada tanggal 20 Januari 2021 padahal Surat Perintah Penangkapan terbit tanggal 21 Januari 2021 berdasarkan perintah Kanit, hal mana terungkap dalam keterangan saksi-saksi di persidangan.

(Indra)