Dua Pria Asal Pakistan Resahkan Warga Desa Karangraharja Bekasi

0
685
Kiri Staf Keamana Desa, Idris Afandi dan Kanan Wakil BPD Desa Karangraharja H. Aris Bersama Dua Orang Berwarga Negara Pakistan

BERITA BEKASI – Wakil Badan Permusyawaratan Desa (BPD) bersama staf Keamanan Desa Karangraharja, dibantu warga setempat menanyakan identitas musafir yang berkeliaran diwilayah Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pasalnya, dari laporan warga, dua orang yang mengaku musafir ini, meminta subangan dengan cara memaksa dengan berdalih menyebut agama serta hadist nabi. Adapun, identitas dua orang musafir tersebut berasal dari negara Pakistan bernama, Muhammad Amjad dan Khan.

“Ya, memang beberapa hari ini saya mendapat laporan warga, ada orang dari luar meminta sumbangan dengan cara maksa,” kata staf keamanan Desa Karangraharja, Idris Afandi saat ditemui Beritaekspres.com, dilokasi Minggu (28/11/2021).

Dirinya pun, sebagai staf keamanan Desa tidak melarang warga meminta sumbangan, misalkan bantuan sarana ibadah atau lainnya asalkan ada ijin lingkungan setempat. Terlebih ini yang minta subangan ber-warga Pakistan.

Diungkapkan Idris, dari keluhan warga dua orang itu minta sumbangan dengan cara maksa dan minta lebih. Misalkan, warga beri sumbangan Rp10.000 ke dia, dia mintanya Rp100 ribu itu pun dia sambil nyebut agama dan hadist nabi.

“Sebagai staf keamanan desa, wajar dong menanyakan identitas dia. Apa lagi dari identitas dia ber-warga negara Pakistan yang kita takutkan ada maksud tertentu dibalik subangan itu,” tandasnya.

Hal senada juga disampaikan Wakil BPD Desa Karangraharja, Kecamatan Cikarang Utara, H. Aris menghimbau, dijaman sekarang ini warga harus berhati- hati  terhadap orang asing yang datang untuk meminta sumbangan dalam bentuk apapun.

Masyarakat, lanjut H. Aris, agar menanyakan kejelasan orang-orang yang meminta sumbangan, baik menggunakan proposal atau pun perorangan. Apalagi ini identitasnya dari lain negara dan tidak ada lampiran dari dinas terkait.

Lebih dari itu, H. Aris menegaskan, apabila kepentingan sumbangan tersebut untuk obyek yang dibantu, maka masyarakat berhak meminta lampiran dari Pemerintahan Desa (Pemdes) atau lampiran wilayah setempat.

“Kalau yang minta sumbangan meminta nominal yang besar, kita harus benar- benar teliti lampiran dan propsalnya. Bila perlu, kita survey ke lokasi,” pungkasnya. (Usan)