Kembali Berkuliah, Riwayat Pendidikan Nofel Saleh Hilabi Dipertanyakan?

0
362
Pelantikan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi Versi Novel Saleh Hilabi, SH dan Ade Puspitasari, S.Sos, MBA

BERITA BEKASI – Diketahui, Nofel Saleh Hilabi, SH kembali mendaftar kuliah mengambil Jurusan Hukum Strata 1 (S1) di Universitas Trisakti Gedung A di Jalan Kyai Tapa No.1, Grogol, Kecamatan Grogol Petamburan, Jakarta Barat.

“Betul pak, mahasiswa yang bersangkutan mengambil kuliah sore. Kayanya baru semester 2 atau 3 gitu, karena baru daftarnya tahun 2020,” terang pegawai Kabag TU yang tidak bersedia namanya disebutkan kepada Beritaekspres.com, Kamis (3/11/2021) kemarin.

Nofel Saleh Hilabi marupakan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi tandingan melawan Ketua DPD Golkar Kota Bekasi versi Ade Puspitasari, S.Sos, MBA yang menerima Surat Keputusan (SK) dari DPD Partai Golkar, Provinsi Jawa Barat.

Saat ini, Nofel Saleh Hilabi, bersama kuasa hukumnya, Fahri Bachmid, tengah meminta Mahkamah Partai Golkar memutuskan untuk membatalkan SK DPD Golkar Jabar versi Ade Puspitasari yang ditandatangani Plt, Ace Hasan Syadzily.

Selain itu, memohon agar Mahkamah Partai Golkar memberikan tafsir atas berbagai pelanggaran serta deviasi yang terjadi terkait peristiwa Musyawarah Daerah (Musda) ke-V Partai Golkar Kota Bekasi yang disahkan DPD Golkar Provinsi Jawa Barat itu.

Menanggapi hal tersebut, Paktisi Hukum, Gojali, SH, MH mengatakan, polemik ditubuh Partai Golkar Kota Bekasi menjadi berkepanjangan, karena kurang tanggapnya DPP Partai Golkar dalam menanggapi isu-isu yang berkembang saat pendaftaran kader yang mau maju bertarung mencalonkan diri.

“Contoh, DPP Golkar sendiri pernah diminta bersikap tegas adanya salah satu kandidat calon Ketua DPD Golkar Kota Bekasi yang diduga menggunakan ijazah palsu. Namun, sayangnya isu tersebut tidak terlalu ditanggapi,” kata Gojali, Jumat (3/11/2021).

Jika terbukti, sambung Gojali, salah satu kandidat tersebut, tentunya tidak layak meneruskan pertarungan untuk memperebutkan jabatan kursi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, karena sudah merupakan pelanggaran moral dan etika berat dan tidak bisa ditolerir.

“Sebenarnya, kalau isu itu segera ditanggapi DPP Partai Golkar mungkin persoalannya tidak seruet ini. Bahkan, KPU pada 1 Agustus 2018 lalu, pernah mengklarifikasi ijazah SMU ke sekolah yang bersangkutan, ternyata tidak ada namanya,” ungkap Gojali.

Sekarang, keanehan terbaru, lanjut Gojali, masa ada orang yang kembali berkuliah dengan jurusan atau tingkatan gelar yang sama, tapi dengan Universitas yang berbeda. Lebih parahnya lagi, kelulusannya dari Universitas yang pertama tahun 2011, tapi ditemukan adanya ijazah Paket C tahun 2019.

“Masa lebih dulu lulus kuliah jadi Sarjana baru kejar Paket C setara SMA atau SMU yang biasanya diambil orang untuk mendapatkan ijazah terakhir, karena sebelumnya, tidak sempat menyelesaikan atau lulus sekolah,” sindirnya.

Hal – hal seperti ini, tambah Gojali, seharusnya menjadi perhatian serius oleh DPP Partai Golkar, karena menyangkut kualitas pendidikan dan latar belakang para kadernya yang nantinya diharapkan bisa menjadi seorang pemimpin yang lahir dari partai berlambang pohon beringin tersebut.

“Jika kita ingin membangun kualitas pendidikan dan kita secara kompetitif dan kredibel, maka kasus dugaan ijazah palsu itu harus diakhiri dan menghukum oknum yang memberi dan menggunakan ijazah tersebut. Terlebih lagi, jika oknum tersebut mau dijadikan seorang pemimpin,” pungkasnya. (Sofyan)