LQ Indonesia Law Firm Tanggapi Kabid Hukum Polda Banten

0
162
Ilustrasi Polisi

BERITA TANGERANG – Kabid Humas dan Media LQ Indonesia Law Firm, Sugi menanggapi Kabid Hukum Polda Banten, Kombes Pol. Drs. Achmad Yudi Suwarso yang menyarankan Advokat tersangka TS (37) dan MS (34) yakni Advokat dari LQ Indonesia Law Firm focus pada materi gugatan, Selasa (21/12/2021).

Selain itu, sugi juga menyikapi tudingan Kabid Hukum Polda Banten, Kombes Pol. Drs. Achmad Yudi Siwarso bahwa LQ Indonesia Law Firm berfantasi dengan membangun opini seolah – olah petugas kepolisian menyerbu ruang persidangan Pengadilan Negeri (PN) Tangerang.

“Gelaran persidangan Prapradilan tidak ada dengan urusan massa atau bisa berpotensi terjadi benturan antar massa atau gangguan keamanan, sehingga tidak perlu menerjunkan puluhan personil atau anggota kepolisian ke Pengadilan. Tujuannya apa?,” ujar Sugi.

Menjadi wajar, sambung Sugi, jika berkembang opini atau praduga bahwa institusi kepolisian tengah menciptakan pressure terhadap pihak Pengadilan yang lagi menyidangkan perkara Prapradilan terhadap kinerja Institusi Kepolisian yang dilayangkan LQ Indonesia Law Firm.

“Kalau LQ Indonesia Law Firm dituding berfantasi dengan membangun opini seolah – olah petugas kepolisian menyerbu ruang persidangan di PN Tangerang sebaliknya kepolisian juga jangan terlalu oper mendatangi puluhan anggota kepolisian ke Pengadilan,” sindir Sugi.

Kaitan persoalan focus, lanjut Sugi, materi gugatan sudah diajukan ke Pengadilan. Salah satunya, Pasal 103 UU Merk menyebutkan bahwa, Pasal 100 hingga 102 adalah delik aduan, sehingga hanya korban atau pihak berkepentingan yang berhak mengajukan laporan polisi, bukan, Radius Simamora.

“Dengan memproses aduan Radius Simamora, Polda Banten sudah melanggar Pasal 1 angka (25) KUHAP jo Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015. Dimana tidak fokusnya, karena aturan hukumnya ada, kecuali tidak ada,” tegasnya.

Kedua, kata Sugi, adanya pelanggaran Hukum Formiil, KUHAP, Pasal 109 ayat (1) KUHAP, jo Putusan MK No.130/PUU-XIII/2015 kewajiban pihak penyidik untuk memberikan Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP).

“Dalam waktu paling lambat 7 hari setelah dikeluarkannya Surat Perintah Penyidikan kepada penuntut umum, terlapor dan korban pelapor. Itu kata KUHAP, bukan kata LQ Indonesia Law Firm,” ungkap Sugi menegaskan.

Dalam kasus ini, lanjut Sugi, Polda Banten tidak pernah memberikan SPDP yang menjadi hak para pemohon yang bisa dibuktikan adanya rekaman pembicaraan dengan petugas Polres Kota dan Kejari Tangerang yang menyatakan tidak pernah menerima SPDP.

“KUHAP sudah jelas mengatur kewajiban sebagai sesuatu yang harus dilakukan, tidak boleh tidak, karena ini perintah Undang-Undang. Kita sebagai penegak hukum berptokan kepada aturan hukum yang ada, bukan mau gaya-gayaan,” pungkasnya. (Indra)