Heboh Spanduk Nofel Saleh Hilabi Terpampang di Kantor DPD Golkar

0
414
Ketua MPC PP Kota Bekasi: Ariyes Budiman

BERITA BEKASI – Pasca Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menjerat Ketua Dewan Pertimbangan DPD Partai Golkar Kota, Rahmat Effendi, terlihat Kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi, terpasang spanduk Nofel Saleh Hilabi sebagai Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi, Jawa Barat.

Hal tersebut, membuat sejumlah kader Partai Golkar Kota Bekasi geram dan berkumpul dilokasi Gedung lama Kantor DPD Partai Golkar Kota Bekasi di Jalan Ahmad Yani, Margajaya, Bekasi Selatan, Kota Bekasi untuk menurunkan spanduk tersebut.

Menanggapi hal itu, Ketua Majelis Pimpinan Cabang (MPC) Pemuda Pancasila (PP) Kota Bekasi, Ariyes Budiman mengatakan, Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar harus turun tangan menyelesaikan konflik internal Partai Golkar Kota Bekasi sehingga tidak menimbulkan kegaduhan.

“Kalau sudah begini DPP Partai Golkar harusnya turun tangan menyelesaikan konflik internal Golkar Kota Bekasi, sehingga tidak terus membuat kegaduhan di Kota Bekasi yang sebelumnya kondusif aman dan nyaman disini,” tegasnya kepada Beritaekspres.com, Senin (10/1/2022).

Padahal, sambung Ariyes, persoalan kedua belah pihak atau kubu sebenarnya public sudah mengetahui dari pemberitaan – pemberitaan bahwa yang mendapatkan SK resmi dari DPD Partai Golkar Provinsi Jawa Barat adalah, Ade Puspitasari yang tak lain putri dari Rahmat Effendi.

“Ya, suka tidak suka kalau kita berpikir dewasa dan demi kepentingan Partai Golkar kedepan khususnya di Kota Bekasi harusnya menerima, sehingga tidak terjadi perpecahan dan kegaduhan di Kota Bekasi karena urusan pemilihan Ketua DPD Partai Golkar Kota Bekasi,” jelas Ariyes.

Dirinya, tambah Ariyes, bukan mencampuri urusan politik Partai atau memiliki kepentingan, tapi selaku sosial control masyarakat Ormas PP Kota Bekasi merasa memiliki peran untuk menjaga dan sama-sama membangun Kota Bekasi yang kondusif tanpa kegaduhan yang berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat.

“Saya tidak membela sana sini, tapi kan sudah jelas siapa yang di SK-kan, kenapa lagi harus ngotot atau ribut yang kalau dibiarkan akan berpotensi memicu konflik ditengah masyarakat yang masing-masing saling membela. Berpikir dewasa lah,” pungkasnya. (Indra)