Dicky Ardi: Predikat WTP BPK Jabar Dipertanyakan Kredibilitasnya

0
229
Praktisi Hukum: Dicky Ardi

BERITA BEKASI – Pada 30 maret 2022 lalu Kejaksaan Negeri (Kejari) Kabupaten Bekasi beserta Team Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Jawa Barat, melakukan Operasi Tangkap Tangan (OTT) kepada dua oknum pegawai Badan Pemeriksa keuangan (BPK) Perwakilan Provinsi Jawa Barat di Kabupaten Bekasi.

Ironisnya, dari 2 oknum pegawai BPK Provinsi Jawa Barat hanya satu yang ditetapkan sebagai tersangka. Sedangkan HF dikembalikan kepada BPK untuk dilakukan pembinaan oleh Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK.

Hal ini, disampaikan secara tertulis sikap BPK atas pemeriksaan awal Kejaksaan Tinggi Jawa Barat yang disampaikan melalui Sub Bagian Humas dan TU Provinsi Jawa Barat.

Adapun pernyataan sikap tertulis BPK Provinsi Jawa Barat sebagai berikut:

Atas hasil pemeriksaan awal yang dilakukan team penyidik Kejaksaan Tinggi Jawa Barat, BPK Perwakilan Jawa Barat tetap berkomitmen untuk terus mendukung dan mengikuti proses hukum yang berlangsung.

HF yang tidak ditemukan cukup bukti dan dikembalikan ke BPK akan dilakukan pembinaan lebih lanjut melalui Majelis Kehomatan Kode Etik (MMKE) BPK.

BPK Perwakilan Provinsi Jawa Barat siap memberikan keterangan maupun dukungan lainnya kiranya apa bila dalam perkembangan proses penyidikan lebih lanjut.

Ironisnya, dengan jangka waktu kurang dari 30 hari kembali KPK melakukan OTT 4 oknum BPK dengan Bupati Kabupaten Bogor dengan barang bukti uang sebesar Rp1,2 miliar pada pemeriksaan Audit Keuangan APBD Pemerintah Kabupaten Bogor.

Namun, dari OTT KPK tersebut, baru Bupati Kabupaten Bekasi yang ditetapkan tersangka. Sedangkan 4 oknum pegawai BPK Provinsi Jabar sampai saat ini statusnya masih sebagai saksi.

Menanggapi peristiwa OTT Aparatur Sipil Negara (ASN) BPK oleh KPK, Ketua BPK Irma Yatun melalui Biro Humas dan Kerja sama Internasional dalam siaran pers menyatakan:

1.BPK secara Institusi mendukung penuh upaya KPK dalam pemberantasan korupsi di Indonesia.

2.BPK dan KPK bersenergi dalam mewujubkan tata kelolah pemerintahan yang lebih baik & lebih akutabel dengan bersama menjadi garis terdepan dalam Combating Corruption di negara Indonesia.

Untuk itu, kami mendukung upaya penegakan Intergritas, Independensi & Profesionalisme, dan kami telah berkoordinasi dengan KPK terkait peristiwa ini yang dapat menjadi deterrent effect yang melanggar.

3.Kami sangat prihatin dengan kejadian terkini yang harus melibatkan pegawai BPK RI, ini menjadi pukulan berat bagi BPK, sekaligus advance warning bagi institusi BPK RI bahwa langkah untuk memerangi korupsi dalam segala bentuknya membutuhkan ketangguhan dan dukungan semua pihak.

4.Sejatinya, kami selalu berkomitmen menegakan nilai dasar BPK yaitu intergritas, indenpendensi dan profesionalisme BPK dan dilaksanakan oleh semua individu BPK.

5.Kami sudah menonaktifkan Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jawa Barat, demikian juga dengan staf pemeriksa dengan kasus terkait sesuai ketentuan yang berlaku melalui Majelis Kehormatan Kode Etik (MKKE) BPK merupakan suatu mekanisme untuk menegakan kode etik BPK sebagai upaya BPK bebas dan mandiri sesuai amanat UUD 1945.

Menanggapi hal itu, Praktisi Hukum, Dicky Ardi mengatakan, pengelolaan keuangan nasional merupakan salah satu hal terpenting dalam kehidupan perekonomian suatu negara, karena berkaitan dengan kemampuan negara tersebut untuk mencapai tujuan dan cita-cita nasional serta menciptakan kemakmuran.

“Lemahnya sistem pengelolaan keuangan nasional dan sistem hukum negara Indonesia adalah peleburan dari penggelapan kekayaan negara dan korupsi yang merajalela,” ujarnya, Selasa (17/5/2022).

Dicky yang juga penasehat Ruang Jurnalis Nusantara (RJN) mengungkapkan, pengalaman bangsa Indonesia membuktikan bahwa tindakan tersebut telah menyebabkan kemunduran bangsa Indonesia dan mempersulit terwujudnya cita-cita bangsa Indonesia.

“Tujuan pengelolaan keuangan nasional adalah untuk memelihara dan menjamin eksistensi negara, serta menyediakan dana bagi pengelolaan nasional untuk mencapai kemakmuran,” ulasnya.

Dikatakan Dicky, semua negara dikelola secara tertib, tepat dan sesuai dengan hukum dan peraturan yang efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab.

Untuk mengetahui secara akurat semua kekurangan dalam laporan keuangan Pemerintah, sebagai bagian integral dari peningkatan sistem pengelolaan dan akuntabilitas fiskal negara, serta sebagai bagian penting dari perumusan kebijakan yang tepat, diperlukan lembaga nasional yang independen dan objektif untuk meninjau keuangan Pemerintah pernyataan tidak memihak.

Dalam Hal ini Lembaga yang dimaksud adalah Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Untuk mencapai tujuan nasional, perlu dibangun sistem pengelolaan keuangan nasional yang didasarkan pada prinsip keteraturan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, efisiensi tinggi, ekonomi, efektivitas, transparansi dan akuntabilitas.

“Bagian dari sistem pengelolaan keuangan nasional adalah sistem pengawasan dan pemeriksaan, termasuk apakah keuangan nasional dilaksanakan sesuai dengan maksud dan tujuan yang ingin dicapai,” jelasnya.

 Peranan penting BPK saat ini dan yang akan datang meliputi:

1.Untuk membantu masyarakat dan pengambil keputusan membuat alternatif pilihan masa depan.

2.Menggali kebijakan dan isu publik.

3.Mengevaluasi dan memberikan saran untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi kebijakan pemerintah, serta mematuhi peraturan lingkungan dan pembangunan berkelanjutan.

4.Membantu pemerintah melaksanakan set ketiga UU Keuangan Nasional 2003-2004 melalui cara-cara sebagai berikut:

a.Menyatukan kegiatan anggaran dan audit keuangan non-anggaran ke dalam APBN.

b.Memperjelas peran dan tanggung jawab lembaga nasional di semua tingkatan.

C.Mendorong proses yang transparan dan akuntabel untuk perumusan, pelaksanaan dan pelaporan anggaran nasional.

d.Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas transaksi keuangan antara lembaga pemerintah pusat, daerah, dan dua tingkat, serta antara pemerintah dengan BUMN, BUMD, dan perusahaan swasta yang menerima subsidi negara.

5.Membantu pemerintah melakukan penyesuaian struktural terhadap BUMN dan lembaga pelayanan publik.

6.Upaya pemberantasan korupsi dengan melaporkan tindakan KKN kepada penegak hukum.

Dikatakan Dicky mengingat UUD 1945 dan peraturan perundang-undangan yang berlaku, tanggung jawab dan wewenang BPK untuk memeriksa dan mengawasi pengelolaan fiskal negara dan meninjau tanggung jawab fiskal negara adalah bebas dan independen.

Hasil peninjauan tersebut disampaikan kepada DPR RI dan DPRD sesuai dengan kewenangannya, dan hasil peninjauan ditetapkan oleh Lembaga Perwakilan atau Lembaga tindak lanjut sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, UUD 1945 menetapkan bahwa pemeriksaan sebagai tanggung jawab BPK meliputi:

1.Penelaahan atas pengelolaan keuangan nasional, penelaahan atas tanggung jawab keuangan negara yang bersangkutan, termasuk pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga-lembaga nasional lainnya, pemerintah pusat, dan tanggung jawab keuangan negara, bank, badan usaha milik negara, badan pelayanan umum, Badan Usaha Milik Daerah, Lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan Negara.

2.BPK secara tertulis menyerahkan hasil pemeriksaan kepada Presiden, Gubernur, Bupati / Walikota sesuai kewenangannya, dan apabila dalam pemeriksaan terdapat unsur pidana, BPK melaporkan kepada instansi penegak hukum yang berwenang. Betapa penting dan vitalnya peran BPK dalam tupoksinya, sehingga seringkali masyarakat berasumsi bahwa BPK adalah “Lahan Basah” bagi orang yang berjiwa dan bermental Korup.

Sehingga sangat rentan tergoda suap dan gratifikasi atau penyalahgunaan wewenang dalam menjalankan tupoksinya.

Akhir-akhir ini dengan kejadian maraknya pegawai BPK Perwakilan Jabar yang terjaring OTT baik oleh Kajaksaan dan KPK, hal ini kemudian menjadi keresahan masyarakat terkait predikat yang disematkan pada Laporan-Laporan Keuangan yang diberikan “PREDIKAT WTP” baik di Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten / Kota dan atau Lembaga-Lembaga yang mendapat kucuran dana dari APBN atau APBD dipertanyakan Kredibilitas dan Akuntabilitasnya.

Mengingat mudahnya oknum-oknum pegawai BPK menerima suap atau gratifikasi dari pihak yang berkepentingan juga dengan mudah dapat memeras oknum-oknum yang berkepentingan pula terkait Laporan Keuangan.

“Saat ini yang dipertanyakan oleh masyarakat luas adalah, apakah lembaga seperti BPK masih dapat dipercaya.?!,” tutupnya.

Ditempat terpisah aktivis yang juga LSM Lembaga Pemantau Penyelenggara Negara Republik Indonesia (LPPNRI), Daneil Apollo menanggapi aspek yang harus diperhatikan ada 3 yang pertama, Aspek Hukum yang kedua Aspek Teknis dan yang ketiga Aspek Anggaran. Ketiga Aspek bercokol semua kegiatan pada lintas sektor tentunya dengan satu analisa kajian yang mendasar serta terukur,” pungkasnya. (Hasrul)