Ketua Komisi I DPRD, Faisal: Saya Prihatin Dengan Pendidikan Kota Bekasi

0
95

BERITA BEKASI – Polemik dunia pendidikan kian membesar. Pasalnya, sudah tiga minggu berlalu janji Dinas Pendidikan pada siswa yang belum bisa merasakan kursi sekolah Negeri kini belum menemukan arahnya, Senin (1/8/2022).

Hampir ribuan siswa harus mengantri janji Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi yang saat ini sekolah sudah mulai belajar seperti biasanya.

Ketua Komisi I DPRD Kota Bekasi, Faisal, SE menanggapi sikap Pemerintah yang lambat dalam menangani janjinya.

“Sudah tiga minggu sejak janji Dinas Pendidikan mengucap hingga kini belum terealisasi,” kata Faisal.

Menurut Faisal, lambatnya kinerja Disdik dalam mengambil sikap tegas kepada jajarannya dalam membuat dan memutuskan suatu program.

“Belum lagi diduga indikasi beberapa Kepala Sekolah yang menjual quota kursi di sekolah menjadi keresahan tersendiri bagi orang tua murid,” sindirnya.

Dikatakan Faisal, sudah banyak masyarakat mengeluh tentang nasib anak-anaknya dan hingga kini Disdik masih belum mengetok palu keputusannya atas janjinya.

“Sekolah sudah mulai masuk memperkenalkan diri para siswa dan siswi baru, tapi belum tahu arahnya,” ulas Faisal.

“Akan tetapi, ribuan regenerasi bangsa hingga saat ini belum bisa mendapatkan kepastian untuk bisa sekolah dimana dan seperti apa tentang masa depan pendidikannya,” tambah Sekretaris Fraksi Golkar Persatuan ini.

Dalam hal ini, lanjut Faisal, akan banyak anak yang menjadi korban secara psikologis jika melihat teman-temannya sudah memakai baju sekolah dan bisa bersekolah seperti harapannya.

“Jika Disdik lambat dalam memutuskan kemana mata arah tujuan sekolah siswa dan siswi yang belum bisa merasakan kursi sekolah saat ini, maka hal ini menjadi kegagalan Pemerintah Kota Bekasi dalam mensejahterakan masyarakatnya,” imbuh Faisal.

Dia menegaskan, sekolah wajib 12 tahun menurut undang-undang akan sirna jika kejadian ini akan terulang kembali, Tahun Sebelumnya dalam PPDB Online tidak semrawut saat ini.

Kejadian ini, respon pihak sekolah yang bekerjasama dengan Pemerintah pun tidak tegas dalam mengambil sikap atas keputusan janji Disdik yang diduga terjadinya penjualan kuota kepada orang tua siswa yang saat ini banyak mengantri janji manis Pemerintah.

“2022 menjadi moment yang tidak akan terlupakan dimana ribuan siswa dan siswi belum bisa merasakan sekolah,” ujarnya.

Masih kata Faisal, ini menjadi tugas penting Pemerintah Kota Bekasi, dalam menangani kasus seperti ini, ribuan calon regenerasi bangsa menunggu keputusan yang bijak dikeluarkan Plt. Walikota Bekasi.

Dia berharap kepada Pemerintah Kota Bekasi khususnya Plt. Walikota Bekasi, melakukan evaluasi atas kinerja Disdik dan mendorong Pemerintah segera membuat kebijakan untuk menambah kapasitas kelas menjadi 48 siswa.

“Hal ini, menjadi salah satu trobosan demi mengurangi beban resiko ribuan siswa yang belum merasakan bangku sekolah dan menambah jumlah rumbel jika diperlukan serta segera melakukan pendataan sekolah yang memiliki keterbatasan guru diruang lingkup SMP se-Kota Bekasi,” pungkasnya. (Edo)