Disinyalir, Senam Sicita Jadi Ajang Kampanye Terselubung Plt Walikota Bekasi

0
162
Plt. Walikota Bekasi: Tri Adhianto (Kanan)

BERITA BEKASI – Ramai jadi perbincangan terkait dugaan Aparatur Sipil Negara (ASN) yang dengan sengaja memobilisasi para kader Posyandu dan ibu PKK untuk mengikuti Senam Sicita atau “Senam Indonesia Cinta Tanah Air” kembali terjadi di Kecamatan Pondok Gede, Kota Bekasi, Jawa Barat.

Untuk diketahui, senam Sicita merupakan senam yang dipopulerkan Partai Politik PDI Perjuangan (PDIP). Namun, kuat dugaan kegiatan senam Sicita tersebut menjadi ajang kampanye terselubung Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto.

Menanggapi hal itu, Ketua Umum Aliansi Rakyat Bekasi (ARB), Machfudin Latief mengingatkan, para ASN yang dengan sengaja memobilisasi para kader Posyandu dan PKK untuk ikut kegiatan senam Sicita tersebut.

“Anggota saya sudah mempunyai bukti bahwa Camat Pondok Gede sedang melakukan mobilisasi kepada para kader Posyandu dan kader PKK,” kata Latif sapaan akrabnya, Selasa (2/8/2022).

Parahnya lagi, sambung Latif, para peserta senam Sicita yang ikut senam disuruh membawa bendera merah yang notabene itu warna bendera Partai.

“Itu jelas, 5 Juli 2022 surat dengan kop Pemkot Bekasi ditandatangani Camat Pondok Gede, Zainal Abidin yang menyuruh seluruh Lurah untuk menghadirkan para kader Posyandu dan PKK latihan senam Sicita,” ungkapnya.

Dikatakan Latif, bahwa sejumlah pejabat dilingkungan Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi sebagai ASN harusnya netral. Sementara Plt. Wali Kota Bekasi, Tri Adhianto adalah Ketua DPC PDIP Kota Bekasi.

Menurut Latif, jika giat senam Sicita tersebut melibatkan semua Parpol maka bisa dimaklumi. Namun nyatanya giat itu hanya dilakukan oleh warga yang diharuskan memakai atribut warna merah yang notabene seperti warna Parpol PDIP.

Kami beranggapan, tambah Latif, bahwa seluruh Camat se-Kota Bekasi disuruh melakukan mobilisasi kepada para kader Posyandu dan PKK untuk melakukan senam Sicita.

“Ini menunjukkan ketidakprofesionalan menyambut Pemilu serentak 2024. Padahal sesuai UU mereka harusnya netral. Kalau sampai hal ini terus terjadi kami akan laporkan ke Badan Kepegawaian Negara,” pungkas Latif. (Edo)