Soal Honor Guru PAUD, Ucok Sky Khadafi: Bisa Berujung Kepada Persoalan Hukum

0
494

BERITA BEKASIWali Kota Bekasi, Rahmat Effendi hampir disetiap kesempatan menekankan kepada seluruh aparatur Pemerintah Kota (Pemkot) Bekasi, agar mampu melaksanakan tertib adminstrasi. Pasalnya, banyak kasus hukum yang terjadi lantaran proses adminstrasi yang tidak tertib. Kendati demikian, imbauan sang penguasa daerah tersebut tidak lantas mampu diaktualisasikan dengan baik. Bahkan, cenderung ada unsur kesengajaan untuk menghadapkan orang nomor satu di Kota Bekasi ini kepada proses hukum.

Hal ini terlihat dari alokasi dana APDB Kota Bekasi senilai Rp6,4 miliar, diperuntukkan kepada sebanyak 5.415 tenaga pendidik Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) se-Kota Bekasi, hingga saat ini belum memiliki dasar hukum. Sedangkan, honor guru PAUD telah diberikan sejak awal bulan January hingga Desember 2015.

Direktur Center of Budgeting Analysis, Uchok Sky Khadafi menduga, adanya “permainan” dari oknum di Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, sehingga payung hukum untuk anggaran bagi para guru PAUD hingga saat ini tidak di buat.

Jika belum ada payung hukum lantaran kealpaan dari pejabat Disdik, maka kata Uchok, pejabat yang menangani langsung kegiatan tersebut kinerjaya patut dievaluasi, karena dinilai tidak cakap dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya.

“Mereka bisa saja mengklaim untuk kepentingan para guru. Tetapi, mereka (pejabat disdik) akan mencari celah untuk dugaan melakukan manipulasi anggaran dari alokasi dana guru tersebut,” tuturnya.

Oleh karena itu Uchok berharap, perlunya dilakukan tindakan tegas dari pemangku kepentingan terhadap pejabat yang menangani kegiatan tersebut.

Apabila kelalaian itu tetap dibiarkan, maka ada kesan bahwa kelalaian itu dilakukan berjamaah. Sebab, lemahnya proses administrasi yang tak beres, bakal bermuara kepada dugaan tindak pidana korupsi. “Copot saja pejabat yang menangani kegiatannya itu. PPTK dan PPK harus bisa mempertangung jawabkannya,” tegasnya.

Sementara itu, Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Bekasi, Hani Siswadi menjelaskan, bahwa kegiatan yang berkaitan dengan orang banyak dan menggunakan dana pemerintah, harus memiliki dasar hukum.

Dasar hukum dalam pemberian honor guru PAUD di Kota Bekasi, melalui Keputusan Walikota (Kepwal) Bekasi. Sehingga, seluruh anggaran yang dikeluarkan tersebut bisa dipertanggung jawabkan. “Harus dibuat keputusan Walikota, sehingga kegiatan itu bisa dipertanggung jawabkan,” kata Hani kepada Beritaekspres.com, Senin (21/12/2015) kemarin.

Salah seorang sumber yang minta tidak dicantumkan namanya mengungkapkan, akibat belum adanya dasar hukum dalam pencairan honor guru PAUD, para pejabat dilingkungan Disdik “kelabakan” mencari solusi. Karena, uang sebesar Rp6,4 miliar tersebut telah dibagikan kepada seluruh tenaga pendidik PAUD se-Kota Bekasi.

Kini, pejabat Disdik khususnya, yang menangani kegiatan itu, sedang melakukan loby dan berkonsultasi, agar dasar hukum bisa dibuat kendati telah melakukan pelanggaran dalam pertangung jawaban keuangan daerah. “Sekarang mereka (pejabat disdik) lagi kelabakan mencari jalan keluar agar hal ini tidak menjadi temuan yang bisa bermuara kepada tindak pidana korupsi. Sebab, diduga ada pemotongan dalam honor guru PAUD itu,” pungkas sumber.

Sedangkan, ketika hendak dikonfirmasi terkait persoalan anggaran tanpa dasar hukum, Kepala Bidang Pendidikan Nonformal, Informal dan PAUD, Dina Pendidikan Kota Bekasi, Nelwan Nelly Sampe, enggan menomentarinya. “No Comment,” tulisnya dalam pesan singkat.

Selain itu, Nelwan yang juga sebagai Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menganggap persoalan ini merupakan hal biasa yang  tak perlu dibesar-besarkan. “lebay,” tulis Nelwan. (Indra/Boy)