Soal Honor Guru Paud, Disdik Kota Bekasi: Dana Masih Utuh dan Belum Dicairkan  

0
387
Rudi Sabarudin

BERITA BEKASI – Kepala Dinas Pendidikan (Disdik) Kota Bekasi, Rudi Sabarudin mengatakan, honor bagi guru pendidikan usia dini (Paud) yang berjumlah 5.415 se-Kota Bekasi masih utuh dan belum dicairkan, Selasa (22/12/2015).

“Dananya masih utuh dan belum dicairkan, besok 23 Desember ini baru dicairkan,” ujarnya kepada Beritaekspres.com, Selasa (22/12).

Jadi lanjutnya, kalau ada yang bilang bahwa dana honor guru Paud tersebut sudah cair jelas dia bohong. “Kalau ada yang ngaku sudah cair dia jelas bohong dan itu bisa saya pertanggung jawabkan,” tegasnya.

Dia menjelaskan memang ada kendala, karena pada pembahasan di APBD murni, judul kegiatannya adalah perjalanan dinas yang tentunya harus dilengkapi dengan surat perintah, nota dinas dan laporan hasilnya harus ada. “Makanya hal ini kita harus konsultasikan dulu,” terangnya.

Nah sekarang tambahnya, persoalan tersebut sudah selesai dan mulai besok, Rabu 23 Desember 2015 ini sudah bisa dicairkan melalui rekeningnya masing-masing. “Total anggarannya sekitar Rp6 miliar. Jadi baru besok dana tersebut dicairkan,” ulasnya.

Sekali lagi tambahnya, kalau ada yang mengaku sudah cair dan sudah menerima honor tersebut jelas bohong dan itu kabar yang tidak benar. “Jadi besok sudah bisa dicairkan dananya,” tandasnya.

Diberitakan, kinerja Dinas Pendidikan Kota Bekasi semakin bobrok dalam pengelolaan anggaran pendidikan, setelah sebelumnya untuk tahun 2015 minim penyerapan. Sementara, pendidikan di Kota Bekasi sangat membutuhkan perhatian dari pemerintah.

Kini, kinerja Disdik Kota Bekasi kembali menjadi sorotan dengan adanya anggaran honor bagi 5.415 guru paud se-Kota Bekasi sebesar Rp6,4 miliar tanpa ada kejelasan dan laporan sejak awal bulan January hingga Desember 2015.

Hal tersebut pun, membuat beberapa kepala bagian (Kabid) di Disdik Kota Bekasi kelabakan dan mencari jalan keluar untuk mengakali laporan para honor guru paud se-Kota Bekasi tersebut agar tidak menyeruak ke publik dan menjadi peristiwa hukum.

“Sekarang kemelut didalam, para kepala bagian sibuk melakukan konsultasi kesana kemari pusing untuk mengakali laporan itu,” ujar sumber dalam Disdik kepadaBeritaekspres.com, Jumat (18/12) lalu.

Menurut sumber, kalau Disdik tidak bisa mengakali laporan keuangan senilai Rp6,4 miliar jelas menjadi peristiwa hukum. Sebab, uang miliaran rupiah yang bersumber dari APBD Kota Bekasi notabene uang rakyat tersebut keluar tanpa payung hukum yang jelas.

“Jadi bagaimana mereka mau membuat laporan untuk pertanggung Jawabannya,” ungkap sumber.

Sampai sekarang lanjut sumber, orang-orang yang memiliki posisi penting di Disdik, masih berusaha berkonsultasi untuk mengakali bagaimana caranya agar anggaran tersebut menjadi jelas dan lengkap laporan penggunaan anggaran.

“Sebab, 20 Desember aja sudah tutup buku, kita tunggu aja bagaimana mereka caranya untuk mengakali persoalan ini,” katanya.

Masih kata sumber, banyak persoalan anggaran di Disdik Kota Bekasi, termasuk kinerja yang tidak serius dari para pemegang posisi, sehingga kinerja tidak maksimal. “Para posisi penting Disdik itu, jam 10 juga udah pada ngak ada dibangkunya bagaimana kinerja mau beres,” sindirnya.

Dirinya berharap, kepada Walikota agar melakukan kontrol kelingkungan Disdik Kota Bekasi, karena kalau ini dibiarkan akan bertambah parah. “Kasian pendidikan di Kota Bekasi, kalau kualitas Disdiknya seperti ini,” pungkasnya. (Indra)