Hadap Presiden Jokowi, Syarikat Islam Indonesia Sampaikan Program Atasi Kesenjangan Ekonomi

0
181

BERITA JAKARTA – Lajnah Tanfidziyah Syarikat Islam Indonesia dipimpin Ketua Umumnya Hamdan Zoelva menghadap Presiden Joko Widodo (Jokowi), di Istana Merdeka, Jakarta, Selasa (22/12/2015) siang.

Ketua Umum Syarikat Islam (SI) Indonesia Hamdan Zoelva mengatakan,  pertemuannya dengan Presiden Jokowi hari ini tidak membahas mengenai permasalah politik. Tapi digunakan untuk meminta Presiden Jokowi meresmikan kepengurusan SI periode 2016-2020, yang akan dilaksanakan pada bulan Januari 2016.

“Sebelum kongres ke- 40 pada bulan November di Bandung kami meminta untuk bertemu Presiden namun baru hari ini terlaksana. Intinya, kongres ini sebagai awal bangkitnya Syarikat Islam karena Syarikat Islam ini organisasi paling awal memperjuangkan kemerdekaan Indonesia,” kata Hamdan Zoelva kepada wartawan, di Kantor Presiden, Jakarta, Selasa (22/12) siang

Program Ekonomi

Menurut Hamdan Zoelva, Syarikat Islam akan memulai programnya untuk membangun  ekonomi rakyat. Hal ini, lanjut Hamdan, karena masalah kita sekarang ini  ada pada gap atau ketimpangan diantara kaya dan miskin di Indonesia, yang sudah memasuki tahap yang mengkhawatirkan.

“Syarikat Islam akan memulai programnya untuk membangun  ekonomi rakyat, karena masalah kita sekarang ini, sebagai mana juga tadi disampaikan oleh Presiden, ada ketimpangan kaya dan miskin di Indonesia, yang sudah memasuki tahap yang sangat rawan,” kata Hamdan kepada wartawan.

Ketua Umum Syarikat Islam Indonesia itu mengemukakan, jika angka gini rasio Indonesia sudah mencapai 0,42 persen, yang menurut PBB, jika sudah mencapai 0,5 persen itu bisa membahayakan kerukunan sosial. Oleh karena itu, sebagai awal kebangkitan, Syarikat Islam ingin memperkuat ekonomi rakyat pada tingkat bawah.

“Oleh karena itu Presiden memberikan dukungan penuh untuk membangun ekonomi rakyat, untuk memperkuat ekonomi tingkat bawah,” jelas Hamdan seraya menyebutkan, apa yang dilakukan oleh Syarikat Islam pada masa awal kebangkitan ini kembali kepada khittahnya sebagai kaum yang berusaha dan yang berdagang.  “Dan itu alhamdulillah direspon positif oleh Presiden,” ujarnya.

Menurut Hamdan, Presiden Jokowi memiliki pemahaman yang sama tentang jauhnya jarak antara ekonomi tingkat atas dengan  ekonomi tingkat bawah di Indonesia pada saat ini.

“Tadi masalah ekonomi yang secara ringkas saya sampaikan ada ketimpangan yang luar biasa antara yang kaya dengan miskin pada sekarang ini. Dan rupanya saya mendapatkan informasi bahwa ketimpangan ini terjadi karena banyak sekali kartel-kartel atau asosiasi bisnis yang memberikan keistimewaan bagi mereka-mereka yang sudah maju,” jelas Hamdan.

Mengutip penjelasan Presiden Jokowi, Hamdan menyebutkan, jika ketimpangan itu terlihat  pada pemberian Kredit Usaha Rakyat (KUR). Sehingga dirinya setuju dengan program yang dijalankan pemerintah terkait bunga pinjaman untuk memotong kartel ekonomi yang ada.

“Pinjaman untuk orang-orang miskin KUR di bawah adalah 23% sementara konglomerat adalah 11%. Ini adalah ketimpangan yang luar biasa, bagaimana mungkin orang-orang kecil ini bisa naik hidupnya. Tidak mungkin, mereka tidak punya akses dan bunganya tinggi artinya ekonominya memeras,” papar Hamdan.

Menurut Hamdan, Syarikat Islam akan memberikan pinjaman lunak kepada masyarakat dengan SOP yang sangat ketat. Untuk itu Syarikat Islam akan bekerja sama dengan kementerian terkait.

“Ya tentu dengan SOP yang sangat ketat. Karena kita punya pengalaman pada masa awal reformasi ketika rakyat diberikan pinjaman lunak dianggap itu pemberian negara. Jadi sekarang kita buatkan satu sistem yang sangat ketat bahwa betul-betul untuk mengembangkan usaha,” papar Hamdan.

Hamdan juga menyatakan jika organisasi yang diketuai olehnya tidak terkena pengaruh ajakan radikalisme. “Kalau organisasi Islam itu begini, Muhamadiyah fokusnya pendidikan dan sosial, kalau NU fokusnya pesantren dan dakwah, nah kalau Syarikat Islam itu fokusnya organisasi ekonomi, nah itu bedanya,” pungkas Hamdan.

Dalam pertemuan ini Presiden Jokowi didampingi oleh Kepala Staf Presiden Teten Masduki dan Menteri Sekretaris Negara Pratikno. (FID/OJI/ES)