Pemkab Bekasi Harus Bertanggungjawab Longsor Jembatan Dampak Pengerukan

0
329
Jembatan Penghubung Dua Desa

BERITA BEKASI – Peristiwa tanah longsor yang kerap kalih terjadi dijembatan penghubung dua Desa dan dua Kecamatan perlu perhatian Pemerintah Daerah (Pemda) Kabupaten Bekasi, Jawa Barat.

Pasalnya, jembatan yang dibangun tahun 2009, oleh Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Barat yang berada diwilayah RW05, sekarang sering terjadi longsor dampak dari pengerukan, pelebaran Kali Cilemah Abang tahun 2020.

Kepada Beritaekspres.com tokoh pemuda Kampung Gelonggong, Desa Karang Rahayu, Rakim mengatakan, Pemerintah Daerah setempat harus bertanggungjawab terjadinya longsor dijembatan penghubung dua Desa dan dua Kecamatan itu.

“Kami berharap dari pihak – pihak terkait terutama dari Pemerintah setempat bertanggungjawab atas terjadinya longsor dijembatan penghubung itu, karenkan jembatan itu salah satu jembatan alternatif warga Kampung Gelonggong,” kata Rakim, Senin (17/1/2022).

Dikatakan Rakim, sebelum adanya pengerukan dan pelebaran Kali pada tahun 2020 dijembatan itu tidak ada namanya longsor. Bahkan sampai adanya swadaya masyarakat untuk bangun dinding jembatan penahan tanah dipondasi jembatan itu.

“Dalam kedaaan serba sulit warga Kampung Gelonggong langsung bergerak melihat tanah longsor di jembatan itu, ya memang itu akses jalan alternatip mereka langsung swadaya dan terkumpul uang kurang lebih Rp10 juta. Uang itu, hanya buat penahan tanah di sebelah timur,” tuturnya.

Melihat sering kali terjadi longsor di jembatan itu dan semakin parah dengan keadaan masyarakat saat ini, sepertinya tidak mampu swadaya lagi untuk perbaikan jembatan tersebut.

Apalagi, sambung Rakim, masyarakat melihat pembuatan jembatan oleh pihak swasta untuk warga Perumahan Karaba, masa Pemerintah sendiri tidak mampu membangun jembatan untuk warganya yang sering kalih tanahnya longsor.

“Apa harus nunggu jembatan ambruk dulu, ada korban jiwa, Pemerintah baru bangun jembatan untuk warganya? tandas Rakim.

Hal senada, Ketua RT021 Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara, Subur mengatakan, untuk melakukan swadaya untuk yang kedua kalinya warga RT021 sudah tidak sanggup karena keadaan warga sekarang ini dalam keadaan serba sulit.

“Ya, warga kami, RT021, ada 42 KK memang sangat butuh jembatan alternatif ini. Terlebih, melihat warga sering mengantar anaknya ke sekolah, ke pasar, warga yang angkut hasil pertanian, pasti lewat jembatan alternatif ini,” tuturnya.

Lebih lanjut, Subur katakan, di tahun 2021, warga RT021, Kampung Gelonggong, Desa Waluya sudah mengajukan untuk pembangunan jembatan dengan lebar 4 meter dan panjang 36 meter. Bahkan, waktu itu, sudah disurpai langsung dari Dinas Perhubungan (Dishub) Kabupaten Bekasi.

“Waktu itu pas yang ngukur- ngukur untuk jembatan itu berpakaian putih kebiru biruan, nah pas saya tanya sih katanya dari Dishub. Diperkirakan letak jembatan itu nantinya di Desa Waluya, Kecamatan Cikarang Utara,” katanya.

Bahkan, lanjut Subur, sempat menanyakan ke Pemerintah Desa Waluya dan jembatan itu sudah di ACC dan diperkirakan di tahun 2022 jembatan itu akan di bangun oleh Pemerintah Daerah. Sekarang ini, tinggal tunggu pelaksanaannya.

“Bukan hanya dari warga RT01 Desa Karang Rahayu, kami pun dari warga RT021, Desa Waluya, berharap perhatian Pemerintah untuk bangun jembatan itu, ya ditakutkan keburu jembatan ambruk, terlebih lagi ada korban jiwa,” tukasnya.

Sebelumnya, Ketua RT01/RW05, Desa Karang Rahayu, Kecamatan Karang Bahagia, Daman mengatakan, bukan pertama kali, jembatan perbatasan dua Desa dan dua Kecamatan yang terbentang di Kali Cilemahabang yang berlokasi di Kampung Gelonggong itu digerus air.

Padahal, tambah Daman, sebelah timur pondasi jembatan sudah terpasang retaining wall atau dinding penahan tanah yang dilakukan secara swadaya dan gotong royong masyarakat setempat.

“Kurang lebih buat dinding penahan tanah ini habis sekitar Rp10 juta dan dari Kades Karang Rahayu ngebantu Rp800ribu. Ya, untuk kerjanya kita gotong royong sama warga setempat,” pungkas Daman. (Usan)