Waduh..!!!, Soal Pencabutan IUP OP, Dirjen Minerba Diduga “Tipu”  Presiden Jokowi

0
657
Ketua LSM LAKI: Rokhman Wahyudi, SH (Kanan)

BERITA JAKARTA – LSM Laskar Anti Korupsi (LAKI) Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) mempertanyakan sikap Dirjen Minerba yang tidak memasukan nama PT. Batuah Energi Prima (BEP) ke dalam daftar perusahaan pertambangan minerba yang dicabut izinnya.

Dengan fakta itu, LSM LAKI yang di Ketuai, Rokhman Wahyudin, SH membuat surat kepada Presiden Joko Widodo (Jokowi) dan menyerahkannya sendiri ke Istana Negara, Senin (10/1/2022).

Pemilik PT. BEP yang kebetulan juga pemegang saham mayoritas PT. Tunas Muda Jaya diduga telah menyalahgunakan perizinan kedua yakni, Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP OP) yang disinyalir dimanfaatkan sebagai sarana untuk melakukan tindak pidana penipuan sebesar Rp1 triliun dan pembobolan lembaga Perbankan sebesar Rp1,5 triliun.

“Alih-alih IUP OP-nya dicabut, oleh Dirjen Minerba malah diberi persetujuan RKAB tahun 2022 kepada PT. BEP sebanyak 2.997.086 metric ton. Padahal, pemegang saham 95 persen PT. BEP, Herry Beng Koestanto adalah seorang terpidana,” kata Rokman.

Sedangkan pelaksana perseronya sehari-hari sekarang dijabat oleh Erwin Rahardjo, Direktur PT. BEP “gadungan” yang tengah tersangkut tiga kasus dugan pidana dan menjadi aktor intelektual mafia pailit PT. BEP.

Rokhman mensinyalir ada oknum-oknum di dalam lingkungan Dirjen Minerba sendiri yang diduga bermufakat jahat dengan kelompok mafia pailit, bertujuan ingin mempertahankan IUP OP PT. BEP, dengan beralibi pailit PT. BEP telah diangkat.

“Kami berharap Bapak Presiden Jokowi dapat memerintahkan Irjen Kementerian ESDM bersama-sama unsur Kejaksaan Agung RI melakukan pemeriksaan secara intensif dan mendalam terhadap para oknum pejabat dilingkungan jajaran Ditjen Minerba yang diduga terlibat melindungi dan menutupi kejahatan PT. BEP,” jelasnya.

LSM LAKI siap membuktikan dan membantu Presiden Jokowi dengan memberikan datanya. Ini bukan lagi persoalan lemahnya pengawasan Dirjen Minerba. Namun lebih dari pada itu, oknum pejabat Minerba telah menjadi bagian dari mafia tambang itu sendiri.

IUP Dijadikan Sarana Penipuan dan Pembobolan Bank

Pemegang 95 persen saham PT. BEP yang juga pemilik PT. Tunas Jaya Muda, Herry Beng Koestanto, sudah menjadi terpidana yang berstatus residivis, lantaran berulang kali memakai IUP OP yang diberikan negara untuk melakukan tindakan pidana penipuan dan pembobolan lembaga Perbankan yang hingga kini masih meringkuk dalam tahanan Bareskrim Polri.

“Herry Beng Koestanto terbukti secara sah memakai IUP OP PT. BEP dan IUP OP PT. Tunas Jaya Muda, sebagai sarana untuk melakukan penipuan dimana korbannya adalah Putra Mas Agung dengan nilai kerugian sebesar USD 38 juta dan Old Peak Finance Limited sebesar  Rp500 miliar,” ungkapnya.

Berdasarkan Akta Gadai Saham No. 57 yang diterbitkan Notaris Engawati Gazali, SH di Jakarta tertanggal 21 September 2011, Herry Beng Koestanto, pemilik 95 persen saham di PT. BEP berhasil pula membobol Bank Niaga dengan total kerugian sebesar Rp840 miliar dengan menjaminkan IUP OP yang diberikan negara yang batubaranya belum tergali dan masih ada di bawah tanah.

“Meskipun piutangnya berdasarkan Akte No.  35 yang diterbitkan Notaris Liestiani Wang, SH, M.Kn di Jakarta tertanggal  30 September 2015, telah dibeli PT. Synergy Dharma Nayaga, kelompok lembaga keuangan CIMB Malaysia ini masih gigit jari.

Persoalan pokoknya sekarang menurut Rokhman Wahyudi, SH adalah, sesuai fakta sampai saat ini Herry Beng Koestanto yang seorang terpidana berstatus residivis tercatat masih menjadi pemegang 95 persen saham PT. BEP sekaligus pemilik PT. Tunas Muda Jaya.

Praktek Mafia Pailit Terungkap

Proses pailit PT. BEP yang diduga direkayasa oleh Erwin Rahardjo dan Petrus terungkap dan terindikasi mengandung pidana pemberian sumpah palsu, surat palsu atau penggelapan Boedel Pailt jo TPPU, sebagaimana pemeriksaan yang yang tengah dilakukan Polda Kaltim, sesuai surat perintah penyelidikan Nomor: Sp.Lidik/268/IX/RES.2.6/2021/Dirreskrimsus, 27 September 2021 dan Bareskrim Polri.

Modus penggelapan yang diduga dilakukan kelompok Erwin Rahardjo dan Petrus, dengan cara menjual batubara dari konsesi PT. BEP namun memakai dokumen IUP OP perusahaan yang berbeda, yakni CV. Anggaraksa Adisarana yang dikelola, Erwin Rahardjo dan uang hasil penjualan batubara sebanyak 121.292.003 metric ton diduga masuk ke rekening PT. Pahlevy Persada milik Petrus.

Penyidik Polda Kaltim, tambah Rokhman, sejatinya sudah memiliki minimal dua alat bukti untuk menetapkan Erwin Rahardjo sebagai tersangka. Apalagi setelah diketemukan beberapa kreditur fiktif dalam pailit PT. BEP.

“Namun alih-alih ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan, Erwin Rahardjo malah mengancam penyidik Polda Kaltim yang akan memeriksa dirinya. Perbuatan Erwin Rahardjo yang mengancam penyidik dikualifikasi memenuhi unsur pidana sebagaimana yang diatur dalam ketentuan Pasal 212 KUHP,” pungkas Rokhman. (Sofyan)