Kejari Karawang Mulai Periksa Kasus Koperasi KPPL Samudra Mulya

0
196

BERITA KARAWANG – Kejaksaan Negeri (Kejari) Karawang mulai memeriksa laporan Nelayan Ciparage terkait dugaan penyelewengan pengelolaan uang nelayan yang dikelola Koperasi Produksi Perikanan Laut (KPPL) Samudra Mulya Ciparage, Karawang, Jawa Barat, Rabu (11/12/2019).

Kepada Beritaekspres.com, kuasa hukum nelayan, Gary Gagarin Akbar mengatakan, dengan sudah diperiksanya 3 nelayan oleh penyidik Kejaksaan Negeri Karawang semoga menjadi angin segar bagi perjuangan para nelayan Ciparage yang selama ini menghadapi banyak rintangan untuk menutut sebuah keadilan.

“Alhamdulillah, perjuangan nelayan untuk menuntut keadilan mendapat respon dari Kejari Karawang. 3 orang yakni, KD, NN dan AZ, termasuk pelapor dari nelayan sudah diperiksa mulai dari pukul 13.00-18.00 WIB, kata Gary, Kamis (12/12/2019).

Perjuangan nelayan ini sambung Gary, sudah berjalan berbulan-bulan mulai dari laporan ke Polda Jabar yang hasilnya justru malah saling lapor. 7 nelayan sempat dilaporkan balik terkait laporannya di Polda Jabar. Namun perjuangan nelayan tidak terhenti hingga melaporkan ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jawa Barat.

Nelayan Ciparage Karawang

“Dari Kejati Jabar, kemudian dilimpahkan ke Kejari Karawang. Alhamdulillah, respon cepat seminggu setelah diterima Kejari Karawang, Rabu 11 Desember 2019, 3 orang nelayan sudah dipanggil untuk diperiksa,” ungkap Gary.

Namun Gary, belum mau membeberkan secara detail seputar pemeriksaan 3 orang nelayan Ciparage yang melaporkan dugaan penyelewengan uang nelayan yang dikelola oleh Koperasi KPPL Samudra Mulya dimassa kepemimpinan, Budianto salah seorang Legislator DPRD Karawang tersebut.

“Kalau untuk detailnya, kita belum bisa beberkan karena masih pemeriksaan oleh penyidik Kejari Karawang. Namun kita bersyukur Kejari Karawang sudah menanggapi laporan kita, nelayan Ciparage, semoga disinilah keadilan yang dituntut nelayan Ciparage didapat,” ucap Gary.

Gary Gagarin Akbar

Dikatakan Gary, salah satunya, dugaan penggelapan retrebusi Tempat Pelelangan Ikan (TPI) yang tidak disetorkan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Karawang Nomor 3 tahun 2012 dimana setiap bakul ikan dikenakan sebesar 2,4 persen sebagai bentuk Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Karawang dari sektor perikanan dan kelautan.

“Karena dari data yang ada selama kurun waktu 3 tahun jika dihitung dari TPI Ciragee retrebusi yang harus disetorkan itu sekitar Rp4,1 miliar, tapi dari data yang didapat di Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Kabupaten Karawang itu ternyata hanya disetorkan sebesar Rp740 juta rupiah,” ungkapnya.

Oleh karena itu tambah Gary, pihaknya berharap penyidik Kejaksaan mampu membongkar dugaan penggelapan atau korupsi retrebusi yang terjadi di Koperasi KPPL Samudra Mulya Ciparage, karena sudah jelas merugikan PAD Kabupaten Karawang dari sektor perikanan dan kelauatan.

“Kita berharap Kejaksaan Karawang mampu untuk membongkar dugaan korupsi atau penggelapan retrebusi TPI yang ada di KPPL Samudra Mulya,” pungkasnya. (Indra)